menyorot kinerja dinas pendidikan

Carut marutnya dunia pendidikan kita saat ini tidak terlepaskan dari sistem pengelolaan pendidikan kita yang begitu kacau. padahal dari semua pos anggaran APBD, pos anggaran pendidikan yang lebih besar, anggaran pendidikan indonesia mencapai 20% dari APBN sebesar 2400 Triliun pertahunnya.

Kepala dinas pendidikan dki

Tidak heran dari begitu tingginya anggaran untuk pos pendidikan menjadi lahan subur buat para koruptot, kalau dihitung-hitung dari jumlah dana yang dikucurkan untuk pendidikan harusnya biaya pendidikan di indonesia bisa jadi murah bahkan bisa menjadi gratis walaupun untuk SMP saja, dalam temuan audit bpk lima tahun terakhir dana bantuan sekolah (BOS), pengelolaan dana alokasi khsusu (DAK), berdasarkan hitung-hitungan ICW atas hasil audit bpk tersebut negara dirugikan sebesar 852,7 meliar, semester 2 tahun 2007, penyimpangan tersebut terjadi pada pengelolaan aset sebesar 815,6 M tidak tepat sasaran mencapai, sekitar 10,5M dan pemborosan sekitar 6,9M penyimpangan lainnya yang tidak diberitahu pos nya mencapai 2,9. ini baru ditahun 2007 saja belum lagi ditahun 2015 ini.

Ditahun 2015 kepala dinas dki jakarta menemukan pos anggaran ganda sebesar 2,4 triliun melihat kejadian tersebut larso (nama kepala dinas pendidikan dki jakarta) melaporkan hal tersebut kepada wakil gubernur dki jakarta. tidak terhenti sampai disitu saja pak larso menemukan kasus dalam penyaluran kartu jakarta pintar yang tidak tepat sasaran sehingga merugikan negara sebesar 13.34 meliar. Dan sekarang ini menurut informasi yang telah kami dapat bahwa pendidikan sekarang ini telah di sediakan sebuah dana pendidikan yang bisa di pinjaman dengan nama pinjaman tunai tanpa jaminan untuk pendidikan, dan hal ini memang perlu di adakan karena dengan adanya pinjaman untuk biaya pendidikan ini maka anak bangsa akan terselamatkan dari segi pendidikan.

kasus lain juga terdapat pada tahun 2013, dalam hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) menemukan 11 sekoleh di dki jakarta dalam memberikan pelaporan pertanggungjawaban tidak benar sehingga merugikan negara sebesar 8,29 meliar, larso selaku dinas pendidikan dki jakarta juga menemukan kasus kekerasan terhadap siswa yang menimpa sekoleh menengah atas negeri 3 jakarta selatan. atas kejadian tersebut kepala dinas pendidikan dki jakarta membuat dirinya mencopot kepala sekolah menengah atas negeri 3 ( Ni Ketut Diah Chaerani ) dari jabatannya.

Baca juga: Cara mendapatkan pinjaman pendidikan dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan

Sebenarnya masih banyak temuan temuan BPK didinas pendidikan yang mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit. anda bisa mencari dengan menserching di google, disana anda akan temukan sorotan dunia kelam pendidikan kita.

Demikian artikel tentang menyorot kinerja dinas pendidikan semoga bermanfaat dan tidak menjadi penyumbang kerugian negara kedepannya dengan melakukan korupsi di dunia pendidikan. ingat dunia pendidikan kita saat ini sudah kelah jadi jangan anda tambah lagi hingga bertambah kelam. terimakasih…

Sumber: taralite.com